27 WNA Asal Papua Nugini Dideportasi oleh Satgas Yonif 144/Jaya Yudha

Boven Digoel, - Sebanyak 27 warga negara asing (WNA) asal Papua Nugini (PNG) berhasil dideportasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Yonif 144/Jaya Yudha setelah diketahui menetap di Indonesia tanpa kelengkapan dokumen.

 

Baca juga: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Menerima Laporan Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI AD

Kw-27 WNA itu terjaring di Distrik Kombut, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan pada Minggu (05/01/2025) ketika Satgas tengah melakukan patroli kelengkapan identitas.

 

Baca juga: Kasad Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E.,M.M., Tutup Secara Resmi Seminar TNI AD VI Tahun 2022 Di Seskoad Bandung

Dansatgas Yonif 144/Jaya Yudha, Letkol Inf Eko Siswanto, S.Hub.Int, mengungkapkan jika pihaknya menerima laporan dari aparat setempat terkait keberadaan sejumlah warga negara Papua Nugini yang melintasi wilayah perbatasan tanpa izin yang sah.

 

Baca juga: Kasau Mengapresiasi Peringatan Hari Bhakti di Akademi Angkatan Udara (AAU)

“Satgas segera melakukan pengecekan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan keberadaan para WNA tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa mereka telah memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sesuai. Kami segera melakukan upaya deportasi sesuai prosedur yang berlaku, ” ujar Dansatgas.

 

Baca juga: Kasad Dianugerahi Gelar Adat tertinggi Suku Dayak Mantir Hai Penambahan

Ke-27 WNA ini diduga melanggar aturan mengenai imigrasi dan tinggal di Indonesia tanpa izin. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi, mereka dibawa ke pos perbatasan untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asal mereka, Papua Nugini, menggunakan jalur yang telah ditentukan.

 

Baca juga: Gubernur AAU Bekali Taruna Tentang Para Dasar

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Satgas juga mengingatkan bahwa pengawasan ketat terhadap jalur perbatasan Indonesia-Papua Nugini akan terus dilakukan guna mencegah pelanggaran serupa serta memastikan keamanan dan kedaulatan negara.

 

“Keamanan perbatasan menjadi prioritas utama bagi kami, dan kami akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan jalur perbatasan, ” tambahnya. (*)